Dekan Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Menyoroti Kasus Citayam Fashion Week

 

BERANDA OPINI- Media massa sempat dibuat heboh atas langkah yang diambil oleh Baim Wong dan istrinya, Paula Verhoeven, mendaftarkan Citayam Fashion Week ke HAKI lewat perusahaannya. Langkah itu mendapatkan komentar miring dari banyak orang. Langkah itu dinilai mengambil kesenangan masyarakat di tengah fenomena Citayam Fashion Week.

Setelah mendapatkan banyak kritik, akhirnya baim Wong memutuskan melepas niatnya untuk mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dikutip dari pernyataannya lewat akun Instagram-nya, Selasa (26/7/2022).

M

eskipun demikian, fenomena ini dianggap sebagai fenomena baru sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah dalam menciptakan pengaturan-pengaturan baru serta memberikan masukan bagi para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan etika dalam berbisnis.

Dekan Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, DR. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb yang juga sebagai konsultan hukum dan mediator perselisihan bisnis memberikan banyak pendapat dan masukan melalui wawancara secara khusus Bersama Radio Elshinta Jakarta pada Selasa (26/7/2022).

Suyud menjelaskan bahwa pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan pendaftaran merek atau istilahnya dipatenkan. Artinya bahwa itu sudah milik entitas. Azas pendaftaran merek tersebut memberikan perlindungan kepada yang pertama kali. Dalam kasus yang melibatkan PT Tiger Wong Entertainment tersebut, Suyud Margono menyatakan bahwa hal itu berpotensi menjadi ramai karena penamaan Citayam Fashion Week tersebut di dalamnya ada nama daerah, atau tempat yang dihuni oleh kelompok masyarakat.

“Ya yang pertama masyarakat juga harus ditanya, bagaimana ketika di dalamnya ada nama yang sifatnya kedaerahan (citayam) dan itu didaftarkan sebagai merek oleh individual?. Maka hal itu akan menjadi problem kedepan ketika diterima pendaftarannya. Siapapun yang menggunakan nama Citayam Fashion Week ini kemudian nanti harus ijin kepada yang punya merek”. Demikian ia mengawali pernyataan.

Lebih lanjut Suyud menjelaskan bahwa asas dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan kepada pendaftar pertama kali, tetapi problemnya adalah sebetulnya negara turut campur tangan terhadap penamaan-penamaan yang merupakan milik kedaerahan seperti nama tempat, sehingga person tidak bisa mengambil keuntungan dari penamaan tersebut karena memang merek itu nama dagang atau nama bisnis.

“Berbeda kalau hal itu nama komunal yang dimiliki secara bersama-sama. Nah yang seperti ini harus diatur. Kalau tidak maka ke depan ini akan ramai karena sebetulnya ada penggunaan terlebih dahulu, dimana masyarakat mengetahui bagaimana merek tersebut terbentuk. Dasar-dasar itu seharusnya tidak dapat di klaim individu karena sebetulnya itu adalah milik komunal” tambahnya.

Disinggung apakah hal itu diatur di dalam Undang-Undang HAKI, Suyud menjelaskan bahwa di dalam UU HAKI kalau dikaitkan dengan bidangnya yang ada bukan bidang merek.

“Berkaitan dengan persoalan komunal itu diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta dimana negara memberikan perlindungan dan hal itu merupakan bagian dari kekayaan daerah. Penamaan ini untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya, bisnis satu dengan bisnis lainnya, ya perlindungannya hanya merek. Maka saya kira wajar saja kalau ada yang mempersepsikan bahwa yang dilakukan oleh Baim Wong itu hanya mengambil untung saja atau cepat-cepatan mendaftarkan merek, ya karena kenyataannya seperti itu”.

Sebagaimana diketahui bahwa Citayam Fashion Week berawal dari ide untuk menghabiskan waktu dan adu kreativitas para anak muda dalam tampil modis. Anak-anak muda itu saling beradu gaya dengan memanfaatkan outfit pilihan masing-masing di Citayam Fashion Week. Anak-anak muda yang menginisiasi Citayam Fashion Week antara lain Bonge dan Jeje, dari Citayam. Ditanya mengenai nasib dari anak-anak tersebut, Suyud menjelaskan bahwa masih ada kesempatan untuk mengajukan keberatan.

“Kalau ingin fair, maka sebenarnya dalam konsep merek, bukan berarti setelah didaftarkan kemudian pendaftaran itu langsung diterima begitu saja, Mengapa, karena publik juga punya sarana untuk mengajukan keberatan. Setelah secara formil terpenuhi, maka negara akan mengumumkan bahwa siapapun yang merasa keberatan atas merek tersebut bisa melakukan klaim. Itulah yang kemudian akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan secara substantif untuk menentukan apakah pengajuan itu diterima atau tidak. Jadi kalau pertimbangannya untuk kepentingan bersama, saya kita tidak sesederhana langsung diterima begitu saja pendaftarannya”. Imbuhnya.

Sebagaimana kita ketahui selain PT. Tiger Wong Entertainment juga ada Indico yang sama-sama mendaftarkan Citayam Fashion Week. Melalui wawancara tersebut, Pihak Elshinta memastikan bahwa keduanya tidak ada korelasi misalnya dengan JC atau Roy atau banyak sekali ikon-ikon yang berkaitan dengan Citayam Fashion Week. Kepada Dekan Universitas MPU Tantular itu Elshinta menanyakan apakah mereka bisa menggunakan merek tersebut. Suyud menjelaskan bahwa ketika sudah didaftarkan maka by sistem akan diterima labelnya, kemudian akan di cek ada atau tidak nama citayam fashion week itu terdaftar. Ketika tidak ada ya kemungkinan akan diterima.

“Tetapi sekali lagi ini ada problem yang harus mendapatkan perhatian antara hal yang sebenarnya milik komunal kemudian didaftarkan oleh individual. Tetapi sebenarnya kalau ada perkumpulan atau organisasinya, maka masyarakat atau anak-anak itu bisa mengajukan klaim keberatan. Ini memang harus diatur sedemikian rupa agar kondisi-kondisi seperti ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan atau keuntungan individual kedepannya”.

“Bukan hanya sekedar keberatan, saya rasa hal ini bisa diatasi melalui model kolaborasi. Memang sangat dibutuhkan perlindungan untuk brand ini. Nah konsepnya seperti apa dan pengembangannya seperti apa, maka anak-anak ini butuh entitas dan mitra. Ini harus dibantu sehingga bisa dilihat kemudian apakah individu atau perusahaan tadi benar-benar dapat berkolaborasi”.

Ketika ditanya apakah HAKI itu diciptakan untuk melindungi creator atau pengekalim Suyud menjelaskan bahwa Haki di desain untuk creator, tetapi dalam kasus Citayam ada sistem yang memungkinkan kepemilikan jatuh pada pendaftar pertama kali. Tetapi terlepas dari didaftarkan oleh siapa, anak-anak itu butuh bantuan, mereka tidak bisa dilepas sendirian.

“Merek itu selain digunakan untuk individual sebenarnya juga bisa digunakan secara kolektif, nah inilah yang perlu dibantu. Kalau itu dilakukan secara kolaborasi, silahkan, tetapi jangan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan person. Kalau brand ini dilindungi kedepannya bisa dibuat merchant, maka harus didukung. Tetapi penamaan ini harus dilindungi dan siapapun yang menggunakan itu harus permission itu titiknya”.

Terhadap kemungkinan diterima atau tidaknya pengajuan merek tersebut Suyud Margono menjelaskan bahwa keduanya mungkin saja bisa diterima dan juga bisa ditolak manakala pemeriksa punya diskresi berdasarkan penamaan-penamaan kedaerahan atau nama daerah dan juga keberatan dari pihak ketiga terkait penggunaan nama tersebut. Kecuali bila di dalam berkas keberatan tersebut dijelaskan bahwa ini sebenarnya bisa digunakan secara kolektif kolaboratif tadi.

“Kita tidak bisa menafikan adanya sistem merek yang tidak dapat diganti seperti tadi saya sampaikan bahwa azasnya adalah melindungi terhadap siapa yang pertama mendaftar, tetapi ya kita harus tahu dirilah ya. Misalnya ada perjanjian terlebih dahulu dengan komunitas, sifatnya permanen, atau kolaboratif insidentil saja. Nah maka celahnya sebenarnya adalah siapa pihak ketiga yang akan mengajukan keberatan karena hanya ada waktu yang tidak lama”.

“Jadi jangan sampai karena kasus ini kemudian akan membunuh kreativitas anak-anak bangsa. Jadi saya kira bukan brand saja yang harus dilindungi tetapi termasuk fashion, desainnya, konsep bisnisnya juga harus dilindungi. Ini sebenarnya sangat baik, turunan dari Citayam Fashion Week ini bisa dibuat turunan-turunan brand seperti detik ya itu ada detikfood, detikhealth dan sebagainya” pungkasnya.

Sumber : https://berandaopini.com/dekan-fakultas-hukum-universitas-mpu-tantular-menyoroti-kasus-citayam-fashion-week/

Update Posting : Rabu, 3 Agustus 2022 11:31:15 WIB | Dibaca : 26 kali